Langsung ke konten
PACUNEWS.COM, TAPTENG | Pj. Bupati Tapanuli Tengah, Sugeng Riyanta menanggapi soal DPRD meminta pergantian Pj Bupati yang tak lama lagi masa jabatannya akan berakhir pada pertengah November 2024. Ada 7 fraksi di DPRD Tapanuli Tengah setuju terkait soal pergantian Pj Bupati Sugeng Riyanta saat melakukan rapat paripurna.
Pj Bupati Sugeng menanggapi statmen Ketua DPRD Tapteng, Ahmad Rivai Sibarani dengan menyebutkan. “Terkait dengan pernyataan Ketua DPRD yang menyatakan bahwa saya tidak bisa menjalin komunikasi dan koordinasi yang sinergis dengan DPRD, ya terserah saja pandangan itu, sebaiknya agar objektif, kita serahkan kepada masyarakat untuk menilai,” katanya.
Bahkan dikatakan Pj Sugeng pribadi teman-teman di DPRD dari awal sudah tidak welcome. Kenapa? Karena cenderung yg dilakukan Pj Sugeng langkah konfrontatif, contohnya seperti.
“Saat saya dilantik, tidak ada yang hadir menyaksikan, Baru sebulan saya menjabat, Oknum Ketua DPRD sudah melakukan tindakan tidak etis, berupaya secara ilegal membubarkan rapat internal saya beserta jajaran Dinkes,” kata Sugeng, Rabu (14/10/24).
Kemudian, setiap kali Pemkab mengundang dalam giat-giat pemerintahan, pimpinan DPRD tidak pernah hadir, DPRD memboikot beberapa agenda raperda yang diajukan eksekutif.
“Surat kami tidak pernah direspon apalagi dibahas, padahal salah satu tugas DPRD adalah fungsi legislasi dan banyak indikator lainnya,” ujarnya
Masih dikatakan Wakil Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, terkait klaim bahwa proses pembangunan terhambat.
“Apa indikator dan mana buktinya. Bukankah justru selama saya menjabat 11 bulan ini, proses pembangunan dan pelayanan publik meningkat dengan signifikan ya,” jelasnya.
Mau tahu apa yang dilakukan Pj Bupati Tapanuli Tengah, Sugeng Riyanta selama 11 bulan menjabat.
1. Program penanganan Stunting, pengendalian inflasi, penurunan angka kemiskinan ekstrim selama tahun 2024 ini berhasil dengan baik.
2. Pelayanan di Bidang Kesehatan meningkat tajam, terbukti Pemkab mendapatkan piagam penghargaan UHC dari Wapres.
3. Program Rehab RTLH melalui Program Tapteng Membara berhasil merenovasi rumah tidak layak huni sebanyak 108 unit dan akan bertambah lagi sekitar 40 sd 50 unit lagi sampai akhir tahun nanti.
4. Tatakelola pemerintahan berbasis prinsip good governance, indeknya meningkat, SAKIP semula nilainya C, ditahun ini meningkat jadi CC.
5. Bidang Pengelolaan Keuangan (APBD) akhir tahun 2023, Kabupaten Tapteng surplus 63 M, yang semula diprediksi akan defisit. Coba bandingkan dengan Kab/Kota di sekitar Tapteng yang mengalami defisit anggaran.
Menurut Sugeng masih banyak indikator keberhasilan lainnya. “Saya tidak bisa komentari pendapat sekelompok orang, apalagi pendapat ini terkait dengan penilaian terhadap pribadi saya. Di negara kita ini kebebasan berpendapat kan dijamin oleh konstitusi, jadi sah-sah saja teman-teman di DPRD bersikap seperti itu,” katanya.
Dikatakan Sugeng, semua keputusan kan ada di Presiden cq Mendagri, ditunggu saja keputusan Mendagri. “Saya pribadi bersyukur dan alhamdulillah kalau tidak diperpanjang, berakhir tgl 14 November saya pamit dari Tapteng. Namun jika diperintah lanjut, saya Bismillah saja, saya ini Jaksa yang terikat dengan doktrin Tri Krama Adhyaksa, siap ditugaskan dimana saja dan kapan saja,” tegasnya.(BESE)
