Gunungkidul | PacuNews.com – Lembaga legislatif DPRD Kabupaten Gunungkidul saat ini sedang dilanda kasus skandal video call sex ( VCS ) yang dilakukan oleh salah satu unsur pimpinan DPRD dari frskasi partai berlogo pohon beringin. Video skandal tersebut sudah menyebar di masyarakat melalui pesan singkat WhatsApp kurang lebih satu bulan lalu. Bahkan, viralnya video VCS itu sudah diberitakan oleh beberapa media online, cetak, dan elektronik.
Namun apa daya, kasus VCS yang dilakukan oleh wakil ketua DPRD berinisial HN dengan seorang wanita bukan istrinya itu hingga saat ini belum menemukan titik terang. Hingga saat ini, tekanan publik terus meningkat. Salah satunya adalah rencana aksi demo yang akan dilakukan oleh Front Jihad Islam ( FJI) terkait kelanjutan kasus HN yang terkesan lambat dalam penyelesaian.
Gabungan Rakyat Gunungkidul yang sejak awal melaporkan pelanggaran etik anggota DPRD berinisial HN kepada Badan Kehormatan ( BK ) hingga kini penanganan kasus skandal VCS belum menunjukkan progres yang signifikan. Padahal fakta hukumnya HN tersebut sudah terbukti telah melakukan pelanggaran etik sebagai anggota dewan yakni skandal video call sex ( VCS ) dengan seorang perempuan.
Hal itu diperkuat dengan laporan HN ke Polda DIY bahwa ia mengakui bahwa konten video cal sex yang viral di media itu benar apa yang di tudingkan oleh masyarakat. Ketika bukti sudah jelas, makan tidak ada alasan lagi dari BK DPRD untuk segera memberikan rekomendasi agar oknum tersebut segera diberikan sanksi pelanggaran etik anggota DPRD.
Lantas bagaiman anggota BK belum berani mengambil sikap tegas ?. Padahal dasar hukumnya sudah jelas Anggota DPRD yang melakukan kegiatan Video Call Sex (VCS) dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi ini berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang ITE dan KUHP.
Kalo pun merujuk kepada dasar hukum yang lain, apa yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD itu bisa diberikan sanksi etik sesua Pasal 27 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khusus: Pemberhentian dari jabatan.dan Pasal 55 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014: Pemberhentian dari jabatan karena melanggar etika dan/atau melakukan tindakan kriminal.
Sebagai lembaga yang dipercaya untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, DPRD Gunungkidul memiliki tanggung jawab moral dan kelembagaan untuk menyikapi kasus ini secara tegas.
Memang dari pihak DPD Golkar Gunungkidul, HN sudah diberhentikan sebagai ketua . Lantas mengapa partai yang menaungi dirinya itu tetap mempertahankan HN sebagai anggota legislatif, padahal HN sudah mencederai, menodai kepercayaan publik.
Penyelesaian kasus ini tidak hanya tentang satu individu, tetapi tentang menjaga integritas lembaga legislatif dan partai politik. Ketika institusi kehilangan kepercayaan publik, dampaknya akan dirasakan oleh semua pihak. Oleh karena itu, langkah cepat, tegas, dan menyeluruh harus segera diambil.
(HM.Yk)