Gunungsitoli, 15 Februari 2025 – Ratusan massa dari Aliansi Pemerhati Korupsi Kepulauan Nias (ANTI KKN) menggelar aksi demonstrasi di kantor Pelindo I Cabang Gunungsitoli pada Jumat, 14 Februari 2025. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan terminal tunggu penumpang yang menelan anggaran sebesar Rp2,9 miliar pada tahun 2024.
Dalam orasinya, pimpinan aksi, Jernih Zega, menyoroti buruknya manajemen di Pelindo I Cabang Gunungsitoli. Ia menegaskan bahwa proyek pembangunan terminal tunggu tersebut diduga tidak sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku. “Kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengaudit dan memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam proyek ini,” ujar Jernih.
Selain menyoroti proyek pembangunan terminal, massa aksi juga menuntut agar kapal milik pemerintah atau ASDP kembali beroperasi di Gunungsitoli guna memberikan akses pelayaran yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Orator aksi, Agri Handayan Zebua alias Mikoz Zebua, menekankan pentingnya audit terhadap seluruh manajemen Pelindo I Cabang Gunungsitoli. “Kami siap mengawal aspirasi masyarakat agar hak-hak mereka tidak terabaikan,” tegasnya.
Dalam pernyataan sikapnya, ANTI KKN mengajukan empat tuntutan utama:
1. Meminta penegak hukum untuk menyelidiki dan menuntaskan dugaan korupsi di PT Pelindo Gunungsitoli.
2. Mengaudit proyek pembangunan di PT Pelindo Gunungsitoli.
3. Memeriksa General Manager Cabang Gunungsitoli PT Pelindo I, Direktur PT Swakarsa Tunggal Mandiri, serta pengawas proyek terkait.
4. Mendorong transparansi laporan keuangan dan proyek penataan terminal penumpang agar dapat diakses oleh publik.
Setelah menyampaikan tuntutan mereka, perwakilan aksi menyerahkan pernyataan sikap kepada pihak manajemen Pelindo I Gunungsitoli. Massa aksi kemudian membubarkan diri dengan tertib.
Jernih Zega menyatakan bahwa aksi ini tidak akan berhenti di sini. “Minggu depan kami akan kembali turun ke jalan dengan agenda yang sama,” tegasnya. ANTI KKN juga berencana melaporkan dugaan penyimpangan tersebut ke aparat penegak hukum, lengkap dengan bukti dokumentasi yang mereka miliki.
Dengan adanya aksi ini, masyarakat berharap pihak berwenang segera menindaklanjuti tuntutan tersebut demi transparansi dan keadilan di wilayah Kepulauan Nias. FZ
