Berita  

Kasus BOK dan Jaspel di Tapteng, Kejatisu Tetapkan Kembali Dua Orang Tersangka

 

PACUNEWS.COM, MEDAN – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) kembali melakukan penahanan terhadap dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penggunaan Biaya Operasional Kesehatan (BOK) dan Jasa Pelayanan (Jaspel) di seluruh Puskesmas Kabupaten Tapanuli Tengah. Penahanan ini dilakukan pada Kamis, 24 Oktober 2024.

 

Kedua tersangka, HNG yang menjabat sebagai Kasi Pelayanan Rujukan Dinas Kesehatan dan HH, Kabid Pelayanan Dinas Kesehatan, diduga terlibat dalam penggelapan dana BOK dan Jaspel. “Mereka berperan dalam membantu mantan Kepala Dinas Kesehatan, yang telah ditahan sebelumnya. Modus operandi mereka adalah mengumpulkan Kepala UPTD Puskesmas dan memerintahkan pemotongan dana untuk kebutuhan taktis dinas,” ungkap Kasi Penkum Kejati Sumut, Adre W Ginting, SH, MH.

READ  Perayaan Malam Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili Tahun 2025, Kapolres Rohil Lakulan Pengamanan

 

Praktik tersebut diduga merugikan negara hingga lebih dari Rp8 miliar. Dana yang seharusnya digunakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan malah dialihkan untuk kebutuhan taktis di lingkungan Dinas Kesehatan, merugikan pegawai Puskesmas yang seharusnya menerima hak mereka.

 

Berdasarkan hasil penyidikan, kedua tersangka diduga melanggar Pasal 11 Subsidair Pasal 12 huruf e dan f jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

READ  Gemmako Asahan Sumut Ri Minta Dicopot Manager PT PLN ULP Simpang Empat Jabatannya, Kurang Lebih 5 Bulan Desa Sei Alim Hassak Tiap Hari Dimatikan dan Dihidupkan Listriknya

 

 

 

Penahanan terhadap HNG dan HH dilakukan setelah hasil pemeriksaan kesehatan menunjukkan keduanya dalam kondisi baik. Mereka akan ditahan selama 20 hari, mulai 24 Oktober hingga 12 November 2024 di Rumah Tahanan Perempuan Kelas II A Medan. “Kami telah memiliki minimal dua alat bukti yang cukup, serta ada kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak barang bukti, atau mengulangi perbuatan pidana,” tambah Adre.

READ  Menjelang Pilkada, Polres Kuansing, TNI, dan Pemkab Deklarasi Tiga Pilar

 

 

Kasus ini menjadi sorotan, mengingat korupsi dalam sektor kesehatan dapat berdampak langsung pada kualitas layanan publik yang diberikan oleh Puskesmas. Masyarakat pun menantikan kelanjutan proses hukum ini untuk memastikan keadilan ditegakkan. (Dp)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

x