Daerah  

KPU sinergi dengan Pemkab Bogor Ajak PPK se-Kabupaten Bogor Lakukan Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Tahun 2024

Bogor – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bogor bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor lakukan kegiatan evaluasi tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati bersama PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) se- Kabupaten Bogor yang dihadiri langsung oleh Pj. Bupati Bogor Bachril Bakri di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor pada Minggu (26/1/25).

Pj. Bupati Bogor, Bachril Bakri mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai permasalahan yang muncul selama proses pemilu untuk perbaikan di masa mendatang.

Pj. Bupati Bogor menyampaikan harapan agar melalui kegiatan evaluasi ini, seluruh permasalahan dan kendala yang ditemukan di lapangan dapat dicatat dan ditindaklanjuti.

READ  Antisipasi Kamtibmas Selamat Bulan Ramadhan, Kapolsek Bagan Sinembah Tinjau Pos YAN

“Kegiatan evaluasi pemilu ini sangat penting untuk menginventarisir segala permasalahan yang terjadi, sehingga dapat dijadikan bahan perbaikan dalam penyelenggaraan pemilu di masa yang akan datang,” ujar Bachril Bakri.

Lebih lanjut, Pj. Bupati Bogor juga mengapresiasi pelaksanaan evaluasi ini sebagai langkah positif untuk perbaikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2029 mendatang. Ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap berbagai bidang, seperti partisipasi pemilih, sosialisasi, dan penggunaan anggaran.

READ  Tingkatkan Kualitas Layanan Pengaduan,Lapas Kelas IIA Pematang Siantar Ikuti Sosialisasi Sistem Pantau Impas

Pj. Bupati Bogor juga mengungkapkan bahwa meskipun terdapat beberapa kendala, secara keseluruhan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bogor berjalan dengan aman, kondusif, dan kredibel.

“Secara umum, pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bogor berjalan baik dengan sedikit pelanggaran, jauh lebih baik dibandingkan daerah lain,” tambahnya.

Ketua KPU Kabupaten Bogor, Adi Kurnia menjelaskan bahwa acara ini mengundang 320 PPK dari 40 kecamatan untuk memberikan masukan terkait evaluasi.

READ  Inpres No. 2 Tahun 2021, Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

“Kami mengumpulkan PPK dari masing-masing divisi untuk menyampaikan masukan terkait persoalan yang timbul, seperti partisipasi pemilih, logistik, dan data pemilih. Ini akan menjadi bahan evaluasi kami dalam penyelenggaraan Pilkada selanjutnya,” imbuhnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

x