PACUNEWS.COM – HALSEL – DPDR Kabupaten Halmahera Selatan, (halsel) Maluku Utara, membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengevaluasi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024, termasuk beberapa proyek yang sampai sekarang belum juga tuntas.
Pansus dilaksanakan saat setelah Bupati Bassam Kasuba menyampaikan dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) saat rapat paripurna DPRD kabupaten halmahera selatan pada Rabu (12/3/2025) lalu. Pansus diketuai oleh Rustam Ode Nuru dari Fraksi Partai Golkar.
Rustam juga menjelaskan Pansus LKPJ Bupati merupakan bahan evaluasi DPRD selaku lembaga pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran setiap tahun. Oleh lembaga eksekitif Pihaknya akan memulai bekerja pekan depan dan diawali dengan pemanggilan semua OPD yang ada di kabupaten halmahera selatan untuk dimintai penjelasan atas penggunaan anggaran dimaksud
Untuk itu Sebagai langkah perdana kami akan rapat internal Pansus. Serta kami akan kerja maraton karena waktu kami tidak sampai satu bulan lagi sebab masa usia Pansus tidak boleh melebihi satu bulan,” kata Rustam, Jumat 14/3/2025
Rustam juga mengatakan bakal menelusuri sejumlah proyek tahun 2024 yang menelan anggaran cukup besar tetapi belakangan bermasalah lantaran progres pekerjaan tidak tepat waktu. Seperti pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) dan jalan hotmix Pulau Makian.
Selanjutnya, sekolah terpadu, drainase dalam Kota Labuha hingga tiga paket proyek multiyears. Serta dana hibah Pilkada 2024 dan juga mendalami penyaluran dana hibah kepada beberapa organisasi kemasyarakatan (OKP).
Karena di situ ada perintah BPK kepada saudara bupati, misalnya ada kegiatan bayar lebih maka dikembalikan (anggaran daerah). Kalau kurang, pemerintah berkewajiban membayar,” jelasnya.
Rustam mengungkapkan juga bahwa Pansus melakukan sinkronisasi dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara untuk ditindaklanjuti.
“Jadi, nanti komparasi LHP BPK dengan dokumen LKPJ, sehingga kalau ada OPD mana yang belum selesaikan temuan, kita panggil Inspektorat. agar Pansus keluarkan rekomendasi khusus jika ditemukan masalah besar dan bisa mengarah angket DPRD impeachment jika memungkinkan,
Karena Dikucurkan anggaran Puluhan Miliar, Pekerjaan proyek Rumah Sakit Pratama Makian Dinilai kebijakan yang Amburadul, mengakibatkan temuan BPK Tutupnya (*)
