PACUNEWS.COM – Halsel, Maluku Utara – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) hingga saat ini masih menghadapi permasalahan dalam pembayaran gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT).
Meskipun anggaran yang tersedia mencapai sekitar Rp 12 miliar, banyak guru PTT yang mengeluhkan belum menerima hak mereka. Kondisi ini semakin menyulitkan mereka menjelang Lebaran.28/03/24
Menurut sejumlah sumber, anggaran sebesar Rp 12 miliar yang dialokasikan untuk pembayaran gaji PTT belum tersalurkan sepenuhnya. Sejumlah tenaga pendidik yang ditemui menyatakan bahwa mereka masih menunggu pembayaran yang hingga kini belum diterima. Padahal, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk membayar hak mereka.
Selain permasalahan gaji PTT, isu pemotongan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) juga mencuat. Di Dinas Kesehatan, misalnya, beberapa P3K mengaku THR mereka dipotong hingga Rp 1.500.000, sementara yang lain mengalami pemotongan sekitar Rp 900.000.
Menanggapi hal ini, DPC Gerakan Pemuda Marhaenisme (GPM) Kabupaten Halmahera Selatan mendesak Bupati Bassam Kasuba untuk segera menyelesaikan masalah yang berlarut-larut ini.
“Kami mendesak agar Bupati segera mengambil tindakan tegas dan menyelesaikan permasalahan pembayaran gaji serta pemotongan THR yang tidak sesuai. Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap persoalan sosial, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pegawai yang telah bekerja keras, baik guru maupun tenaga kesehatan,” tegas Ketua DPC GPM Halsel, Bung Harmain Rusli.
DPC GPM Halsel juga berharap Bupati Bassam Kasuba tidak hanya mendengar keluhan ini, tetapi segera mengambil langkah nyata untuk membayar hak gaji pegawai P3K dan menindak tegas oknum pejabat instansi terkait yang melakukan pemotongan gaji tenaga guru PTT maupun P3K tanpa alasan yang jelas. (***)
