“PKB telah sejak lama mendorong pemekaran Inhil menjadi 3 Kabupaten. Saat ini tinggal menunggu pencabutan moraturium. Ini akan terus kita usahakan. Mudah-mudahan pemerintah segera mencabut moratorium,” tegas Mafirion.
Mafirion menjelaskan, keadaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Inhil yang tidak mampu menopang dan menjawab tantangan pembangunan infrastruktur hingga peningkatan ekonomi masyarakat kedepan menjadi alasan pemekaran harus dilakukan. inhil terlalu luas. 20 kecamatan dengan kondisi alam yg berat.
“APBD kita tidak sampai 2 triliun. Itupun defisit 397 milyar. Jadi, pembangunan tidak merata, bahkan beberapa daerah tak tersentuh APBD tersebut, termasuk di Indragiri Selatan ini, (Enok, Tanah Merah, Reteh, Sungai Batang, Keritang dan Kemuning). Solusinya yaitu pemekaran, disebabkan anggaran APBD kita yang tidak memadai untuk membiayai seluruh ketertinggalan persoalan di seluruh daerah se Kabupaten Inhil,” jelasnya.
Untuk jalan Provinsi dari Pulau Kijang hingga ke batas Tanjab Barat, Ia akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi, begitu pula dengan Ruas Jalan Pulau Kijang – Kotabaru akan diusulkan menjadi Jalan berstatus provinsi.
“Jika diambil alih oleh provinsi, InsyaAllah jalan Pulau Kijang – Kotabaru akan selesai, bukan setengah setengah dikerjakan oleh Pemkab Inhil,” tuturnya.
