Memuat update terbaru...
berita

Raffi Ahmad Siap Diperiksa Soal RANS Rp14,69 Miliar

Yuni Winarti

Jurnalis

Yuni Winarti

Raffi Ahmad Siap Diperiksa Soal RANS Rp14,69 Miliar

pacunews.com - Raffi Ahmad siap diperiksa soal kerja sama RANS dengan dua kementerian setelah temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) menyorot pengadaan jasa influencer senilai Rp 14,69 miliar. Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni itu menyatakan terbuka penuh terhadap pemeriksaan.

Dalam unggahan video Instagram @ukpmudaseniraffiahmad pada Senin 16 November 2026, Raffi menegaskan dirinya terbuka untuk pemeriksaan oleh inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia menyebut setiap lembaga bisa bekerja sesuai kewenangan masing-masing.

Raffi berkata, kami tetap terbuka untuk pemeriksaan oleh inspektorat, BPKP, ataupun BPK sesuai kewenangan masing-masing. Apabila terdapat temuan atau kekurangan dalam prosedur, kami siap menjalankan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan. Kalimat itu menjadi kunci sikap transparansi yang ia tawarkan di tengah polemik yang membesar.

Temuan ICW: Rp 14,69 Miliar dari Dua Kementerian

Sebelumnya, ICW menyoroti pengadaan jasa publikasi oleh dua kementerian melalui PT Rans Animasi Indonesia dengan nilai total Rp 14.696.955.002 atau sekitar Rp 14,69 miliar sepanjang 2024-2026. Dalam siaran pers yang diterbitkan Senin 9 November 2026, ICW menyebut data tersebut diperoleh dari penelusuran realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026 pada portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

ICW mencatat Kemendikbud Ristek melalui satuan kerja Museum dan Cagar Budaya mengadakan lima paket pada 2024, sedangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengadakan tiga paket pada 2025-2026. Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di kanal YouTube RANS Entertainment, akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad serta Nagita Slavina, hingga jasa menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara.

 RANS Entertainment Raffi Ahmad Nagita
Pengadaan mencakup konten YouTube RANS, Instagram, dan TikTok Raffi dan Nagita

Konsultasi KPK 2024 dan Batas Antara Legal dan Etis

Raffi menjelaskan, pada tahun 2024, dirinya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaannya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerja sama lainnya. Menurutnya, dari hasil konsultasi itu, KPK menyatakan tidak ada aturan yang dilanggar. Ia berkata, dari hasil konsultasi tersebut, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, ia menyadari ada etika, kepatutan, dan kepercayaan publik yang melekat pada jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden. Oleh karena itu, ia menjadikan kejadian ini sebagai pembelajaran dan berkomitmen untuk lebih berhati-hati agar kekeliruan serupa tidak terulang. Tak lupa, ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah memberikan kritik dan masukan kepada dirinya.

Raffi menegaskan, ia memahami bahwa kepercayaan publik tidak cukup dijaga melalui kata-kata atau permintaan maaf, karena kepercayaan itu harus dijaga melalui keputusan, tindakan, dan juga konsistensi. Pernyataan ini menjadi pembeda penting antara pembelaan hukum dan akuntabilitas moral seorang pejabat publik. Dalam konteks pengawasan pejabat, publik juga perlu memahami struktur lembaga seperti yang dibahas dalam Wantimpres adalah penasihat presiden sejarah tugas dan fungsi agar tidak mencampuradukkan jabatan politik dan jabatan struktural.

Permintaan Maaf dan Pembagian Waktu Dua Kerja Sama

Dalam kesempatan yang sama, ia meminta maaf terkait adanya kerja sama perusahaannya dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Saintek) pada 2024. Raffi menjelaskan, kerja sama dengan Kemendikbud Saintek itu terjadi sebelum dirinya menjadi utusan khusus presiden. Sementara itu, ia mengakui kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan terjadi saat dirinya sudah menjabat sebagai utusan khusus presiden.

Ia berkata, dalam video ini, tidak ada pembelaan dan saya meminta maaf. Sikap itu menjadi titik penting dalam narasi krisis. Ia tidak menepis fakta, tidak menyalahkan pihak lain, dan mengakui ada irisan waktu yang sensitif pada kerja sama dengan KKP. Publik kini menunggu apakah permintaan maaf itu diikuti langkah korektif nyata, seperti audit internal dan penghentian kerja sama yang berpotensi konflik kepentingan.

Kemendikbud KKP pengadaan influencer ICW
ICW menyoroti pengadaan jasa publikasi oleh Kemendikbud dan KKP lewat RANS

Catatan Kritis ICW soal Efisiensi dan Persaingan

ICW menyampaikan sejumlah catatan terhadap pengadaan tersebut. Di antaranya adalah konsistensi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, keterbukaan pengukuran manfaat belanja jasa kementerian, serta spesifikasi pengadaan yang dinilai berpotensi mengarah pada penyedia tertentu dan membatasi persaingan.

ICW juga menilai penggunaan anggaran negara untuk membangun citra melalui figur populer perlu dipertanyakan apabila tidak berkaitan langsung dengan tugas, fungsi, dan rencana strategis kementerian. Kritik ini menyentuh inti persoalan: apakah belanja influencer benar-benar memberi manfaat publik yang terukur, atau sekadar membeli popularitas. Pertanyaan itu relevan di tengah kebijakan efisiensi yang digaungkan pemerintah.

KementerianJumlah PaketPeriodeNilai Total Gabungan
Kemendikbud Ristek / Saintek5 paket Museum dan Cagar Budaya2024Rp 14,69 miliar
Kementerian Kelautan dan Perikanan3 paket2025-2026Termasuk dalam total
PT Rans Animasi Indonesia8 paket total2024-2026Rp 14.696.955.002

ICW menyebut kepemilikan PT Rans Animasi Indonesia bermuara pada Raffi Ahmad, yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Relasi kepemilikan dan jabatan inilah yang membuat publik mempertanyakan potensi konflik kepentingan, walau secara formal prosedur pengadaan diklaim sudah sesuai aturan. RANS sendiri sebelumnya telah buka suara soal temuan ICW dan mengklaim kerja sama sesuai prosedur.

Analisis Redaksi: Ujian Kepercayaan untuk Pejabat Selebritas

Redaksi pacunews.com melihat kasus ini sebagai ujian pertama bagi model pejabat selebritas di Indonesia. Raffi bukan pejabat biasa. Ia membawa dua identitas sekaligus: pekerja seni dengan bisnis besar, dan utusan khusus presiden dengan amanah publik. Dua identitas itu bisa berjalan beriringan, tetapi batasnya harus sangat jelas dan terdokumentasi.

Konsultasi ke KPK pada 2024 adalah langkah yang patut diapresiasi. Itu menunjukkan ada upaya untuk taat aturan. Akan tetapi, kepatuhan administratif tidak otomatis menyelesaikan persoalan etika. Ketika perusahaan milik pejabat mendapatkan proyek dari kementerian, publik berhak bertanya soal kewajaran, harga, dan manfaat. Transparansi dokumen, bukan sekadar klarifikasi video, menjadi kunci pemulihan kepercayaan.

Dari sisi kementerian, kasus ini membuka pertanyaan lebih luas soal belanja jasa influencer. Apakah ada indikator kinerja yang jelas, seperti peningkatan kunjungan museum, literasi kelautan, atau partisipasi generasi muda. Jika tidak ada ukuran manfaat, belanja sebesar Rp 14,69 miliar akan selalu terlihat sebagai belanja citra yang boros. Ke depan, setiap kementerian perlu mempublikasikan kerangka evaluasi belanja publikasi secara terbuka.

Bagi generasi muda yang menjadi sasaran pembinaan Raffi, kasus ini justru bisa menjadi bahan pembelajaran berharga. Kepemimpinan bukan soal tidak pernah salah, tetapi soal berani diperiksa, mengakui kekeliruan, dan memperbaiki sistem. Sikap terbuka terhadap inspektorat, BPKP, dan BPK adalah langkah awal yang tepat. Langkah berikutnya adalah memastikan hasil pemeriksaan diumumkan ke publik, bukan berhenti di meja birokrasi.

ICW Indonesia Corruption Watch pengadaan
ICW meminta transparansi pengukuran manfaat belanja jasa kementerian

Publik juga perlu terus mengawal proses ini dengan cara yang sehat. Kritik berbasis data dari ICW dan liputan media harus dijawab dengan data pula, bukan dengan serangan personal. Perdebatan soal anggaran negara akan jauh lebih produktif jika semua pihak membuka dokumen, harga satuan, dan hasil kerja. Informasi soal pengawasan anggaran juga bisa dipahami lewat konteks IHSG anjlok di atas 1 persen yang menunjukkan betapa sensitifnya pasar dan publik terhadap isu tata kelola.

Terus ikuti update polemik RANS, pemeriksaan lanjutan, dan isu akuntabilitas pejabat publik hanya di pacunews.com. Kami hadirkan laporan berbasis data, analisis redaksi, dan perkembangan terbaru agar kamu tidak sekadar ikut ramai, tapi benar-benar paham duduk persoalannya.



Sumber Referensi Utama: kompas.com
Topik: #berita
Bagikan: