Memuat update terbaru...
berita

Resmi UU Perampasan Aset Disahkan, Ini Aset yang Bisa Dirampas

Yuni Winarti

Jurnalis

Yuni Winarti

Resmi UU Perampasan Aset Disahkan, Ini Aset yang Bisa Dirampas

pacunews.com - Gedung DPR RI di Senayan akhirnya mengetuk palu untuk aturan yang ditunggu selama 18 tahun. Pada Kamis, 19 November 2026, DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset dalam sidang paripurna. Ketua DPR RI Puan Maharani menerima laporan pembahasan dari Ketua Komisi III DPR Habiburokhman pada Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027. Momen itu menutup penantian panjang sejak RUU ini pertama kali bergulir di DPR.

Yang membuat pengesahan ini terasa berbeda adalah isinya yang sangat detail. Dalam dokumen resmi yang diunduh dari laman dpr.go.id, terdapat daftar aset tindak pidana yang bisa dirampas negara. Daftar itu tertuang dalam Pasal 5 Ayat 1 sampai 4. Pasal ini menjadi kunci karena selama ini publik hanya tahu aturan ini soal memiskinkan koruptor, tetapi tidak tahu persis harta seperti apa yang bisa disita, dilelang, dan dikembalikan ke kas negara.

DPR sahkan UU Perampasan Aset
DPR mengesahkan UU Perampasan Aset setelah 18 tahun bergulir di parlemen.

Empat Jenis Harta yang Bisa Disita Negara

Pasal 5 ayat 1 huruf a menyebut aset pertama yang bisa dirampas adalah aset hasil tindak pidana. Termasuk di dalamnya aset yang telah dipindahtangankan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi atau harta kekayaan orang lain. Baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut. Artinya, memindahkan harta ke nama istri, anak, sopir, atau perusahaan cangkang tidak lagi menjadi tameng yang aman.

Selama puluhan tahun, modus pemindahan nama menjadi jurus paling populer koruptor. Uang hasil korupsi dibelikan rumah atas nama keluarga, dititipkan ke teman, atau diubah menjadi saham perusahaan baru. Negara sering kalah cepat karena hukum lama hanya mengejar pelaku, bukan aliran hartanya. Aliran harta yang kini bisa dilacak dan dirampas membuat jurus lama itu kehilangan daya lindungnya.

Aset kedua ada di huruf b, yakni aset yang digunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana berupa benda bergerak dan berwujud yang terkait langsung dengan tindak pidana. Contohnya kendaraan yang dipakai mengangkut uang suap, laptop yang dipakai mengatur aliran dana haram, atau mesin yang dipakai memalsukan dokumen. Benda sarana kejahatan ini juga bisa dirampas karena tanpa benda itu kejahatan sulit berjalan.

Aset ketiga ada di huruf c, yakni aset hasil temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana. Kategori ini penting untuk kasus di mana penyidik menemukan harta yang jelas-jelas berasal dari kejahatan, meski pemiliknya berusaha mengelak. Temuan di brankas, di safe deposit box, atau di rekening yang tidak pernah dilaporkan bisa masuk kategori ini. Harta temuan yang terbukti kotor tidak bisa lagi dipertahankan dengan alasan tidak tahu asalnya.

Kategori Pasal 5Jenis AsetContoh di Lapangan
Ayat 1 huruf aHasil tindak pidanaRumah, uang, saham dari korupsi
Ayat 1 huruf bAlat kejahatanKendaraan dan perangkat pengatur dana
Ayat 1 huruf cHasil temuanHarta di brankas dan rekening tersembunyi
Ayat 1 huruf dAset sah penggantiHarta sah untuk menutup kekurangan

Aset Sah Pengganti dan Prinsip Kewajaran

Aset keempat ada di huruf d, yakni aset lain yang sah milik pelaku untuk membayar kerugian sebesar aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara. Kategori ini paling sensitif. Negara bisa mengambil harta sah pelaku jika harta haramnya sudah habis, disembunyikan, atau tidak cukup menutup kerugian. Mekanisme ini dikenal sebagai perampasan pengganti agar pelaku tidak bisa lolos hanya karena sudah menghabiskan uang hasil kejahatannya.

Ayat 2 memberi rem agar mekanisme pengganti itu tidak kebablasan. Aset lain yang sah milik pelaku harus mempertimbangkan nilai aset berdasarkan prinsip kewajaran dan keseimbangan dengan nilai kekurangan atau ketidaksesuaian aset yang telah dinyatakan dirampas. Artinya, negara tidak boleh merampas rumah seharga 10 miliar hanya untuk menutup kekurangan 500 juta. Perampasan pengganti harus proporsional, terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan.

Ayat 3 menegaskan aset lain yang sah milik pelaku itu bisa dirampas berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tanpa putusan berkekuatan hukum tetap, negara tidak boleh seenaknya mengambil harta sah seseorang. Putusan inkrah menjadi kunci pengaman agar perampasan tidak berubah menjadi perampokan legal oleh aparat. Proses hukum tetap harus dilalui sampai tuntas.

Harta yang Sudah Jadi Fasilitas Sosial Tetap Dipakai Warga

Ayat 4 mengatur situasi yang sering membuat publik bingung. Bagaimana jika aset hasil kejahatan sudah difungsikan atau dialihkan menjadi fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat banyak? Undang-undang menjawab, perampasan dilakukan dengan tidak mengubah fungsi aset tersebut sehingga tetap bisa dipergunakan oleh masyarakat. Masjid yang dibangun dari uang haram tidak perlu dirobohkan. Sekolah yang sudah dipakai anak-anak tidak perlu ditutup.

Ketentuan ini menunjukkan pembuat undang-undang berpikir jauh ke depan. Mereka tidak ingin perampasan justru menghukum masyarakat yang tidak tahu apa-apa. Jika sebuah gedung sudah menjadi balai warga, biarlah tetap menjadi balai warga. Negara hanya mengubah status kepemilikannya, bukan fungsinya. Fungsi sosial tetap jalan, tetapi kepemilikan berpindah ke negara.

Di lapangan, ketentuan ini akan sering diuji. Banyak koruptor membangun citra dermawan dengan membangun masjid, pesantren, atau jalan desa dari uang hasil korupsi. Selama ini, bangunan semacam itu dipakai sebagai tameng moral. Kini, tameng itu tidak lagi melindungi pelaku dari perampasan, tetapi masyarakat yang memakai fasilitas itu tetap dilindungi. Negara memisahkan dosa pelaku dari manfaat fasilitas.

Aset korupsi dirampas negara
Aset hasil tindak pidana yang dipindahtangankan tetap bisa dirampas negara.

Analisis Redaksi: Mengapa Pasal 5 Jadi Jantung Aturan

Redaksi menilai Pasal 5 adalah jantung dari undang-undang ini. Tanpa Pasal 5 yang jelas, aturan perampasan hanya akan menjadi slogan. Dengan Pasal 5, penyidik punya pegangan, jaksa punya dasar dakwaan, hakim punya dasar putusan, dan masyarakat punya tolok ukur untuk mengawasi. Kejelasan kategori ini membuat perampasan tidak lagi bergantung pada tafsir liar aparat.

Selama ini, pemberantasan korupsi di Indonesia terlalu fokus pada pemenjaraan pelaku. Pelaku dihukum lima tahun, keluar penjara, lalu hidup mewah dari harta yang disembunyikan. Masyarakat kecewa karena merasa keadilan belum tegak. Pasal 5 membalik logika itu. Negara mengejar hartanya sampai ke ujung, bukan hanya mengejar badannya. Jika harta haram habis, harta sah pengganti bisa diambil secara proporsional.

Perbandingan dengan kasus-kasus besar belakangan ini menunjukkan urgensi aturan ini. Simak Presiden atensi mega skandal korupsi Polri sita emas 74 kg dan uang Rp 60 miliar dalam penggeledahan serentak kasus PLN Asabri Krakatau Steel yang menggambarkan betapa besar harta yang bisa disita dalam satu penggeledahan. Tanpa aturan perampasan yang kuat, harta sitaan sebesar itu rawan menyusut, hilang, atau kembali ke pelaku lewat celah hukum.

Mahfud MD Sebut Kurang Menggigit

Pengesahan ini tidak lepas dari kritik. Mahfud MD menilai RUU Perampasan Aset yang disahkan kurang menggigit. Kritik itu penting untuk dicatat sebagai alarm. Ada kekhawatiran versi yang disahkan sudah mengalami pelemahan dibanding draf awal yang lebih tajam. Kritik Mahfud itu mengajak publik untuk tidak cepat puas hanya karena undang-undang sudah disahkan.

Redaksi melihat kritik itu sebagai pengingat bahwa pengesahan bukan garis finis. Peraturan pelaksana, pembentukan Badan Pengelola Perampasan Aset, dan Badan Pengawas Perampasan Aset akan menentukan apakah aturan ini benar-benar tajam atau hanya tajam di atas kertas. Jika dua badan baru itu diisi orang yang tepat dan bekerja transparan, kritik kurang menggigit bisa dijawab dengan bukti di lapangan. Jika tidak, kritik itu akan terbukti benar.

ICW juga melaporkan Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD terkait pengesahan aturan ini. Langkah itu menunjukkan suhu politik di sekitar aturan ini masih panas. Ada pihak yang merasa prosesnya terlalu cepat, ada pihak yang merasa sudah terlalu lama menunggu. Perdebatan prosedural ini akan terus bergulir dan menjadi bagian dari sejarah aturan ini.

Apa yang Harus Diwaspadai Warga dan Pengusaha

Bagi warga biasa, Pasal 5 tidak perlu ditakuti selama harta diperoleh dengan cara sah dan bisa dibuktikan. Undang-undang ini menyasar harta hasil tindak pidana, bukan harta hasil kerja keras. Pengusaha yang membayar pajak, punya pembukuan rapi, dan transaksi jelas tidak perlu khawatir. Justru, aturan ini melindungi pengusaha jujur dari persaingan tidak sehat dengan pengusaha yang memakai uang haram.

Warga yang membeli aset dari pihak lain juga perlu lebih hati-hati. Jika membeli rumah, tanah, atau kendaraan, pastikan riwayat kepemilikannya jelas. Jika aset itu ternyata berasal dari tindak pidana, aset itu bisa dirampas meski sudah berpindah tangan. Kehati-hatian membeli aset menjadi penting agar pembeli beritikad baik tidak menjadi korban. Simpan bukti pembayaran, akta jual beli, dan riwayat pajak sebagai pelindung.

Bagi pelaku usaha, transparansi keuangan kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Pembukuan yang berantakan, rekening yang tidak sesuai laporan pajak, dan transaksi tunai dalam jumlah besar bisa memicu kecurigaan. Aturan baru ini membuat pencatatan keuangan yang rapi menjadi benteng pertahanan terbaik jika suatu hari aset dipertanyakan. Untuk kasus suap di daerah, baca skandal suap Bupati Kuansing mobil mewah jabatan strategis dan sorotan pada istri kedua dan skandal suap proyek guncang Langkat Bupati Syah Afandin ditahan KPK bantah keras bocoran OTT yang menunjukkan modus penyembunyian harta lewat aset mewah.

Tempat ibadah fasilitas sosial perampasan aset
Aset yang sudah jadi fasilitas sosial tetap bisa dipakai masyarakat meski dirampas.

Proyeksi ke Depan: Ujian Pertama Akan Menentukan

Dalam satu hingga dua tahun ke depan, publik akan melihat ujian pertama Pasal 5. Kasus besar pertama yang menggunakan mekanisme perampasan akan menjadi tolok ukur. Jika kasus pertama itu berhasil, aset berhasil dirampas, dilelang transparan, dan uangnya kembali ke negara, kepercayaan publik akan melonjak. Jika kasus pertama itu penuh kejanggalan, kepercayaan publik akan runtuh dan aturan ini akan dicap sebagai alat politik.

Redaksi juga memprediksi akan ada uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Pihak yang merasa dirugikan kemungkinan akan menguji pasal perampasan pengganti. Uji materi itu bukan hal buruk. Justru, melalui uji materi, batas kewajaran dan keseimbangan dalam Pasal 5 ayat 2 bisa diperjelas. Uji konstitusional adalah bagian dari proses pematangan sebuah undang-undang yang memberi kewenangan besar kepada negara.

Di level internasional, pengesahan ini mengirim sinyal positif. Indonesia menunjukkan keseriusan mengejar aset hasil kejahatan lintas negara. Kerja sama dengan negara lain untuk melacak dan mengembalikan aset koruptor yang disembunyikan di luar negeri akan lebih mudah jika Indonesia punya dasar hukum yang kuat. Negara lain akan lebih percaya untuk membantu karena Indonesia sudah punya kategori aset yang jelas dan mekanisme pengadilan yang tegas.

Puan Maharani sendiri menyebut UU Perampasan Aset mendesak disahkan setelah 18 tahun. Pernyataan itu menggambarkan betapa lama aturan ini tertunda. Delapan belas tahun adalah waktu yang cukup untuk melahirkan satu generasi baru. Generasi yang lahir saat RUU ini mulai dibahas kini sudah menjadi pemilih. Delapan belas tahun penantian akhirnya berakhir, tetapi pekerjaan sesungguhnya baru dimulai dari Pasal 5 ini.

Puan Maharani Habiburokhman DPR
Puan Maharani menerima laporan pembahasan dari Habiburokhman sebelum pengesahan.

Yang Harus Dilakukan Setelah Pengesahan

Pemerintah dan DPR harus segera menyiapkan peraturan pelaksana. Struktur Badan Pengelola dan Badan Pengawas harus dibentuk dengan seleksi terbuka. Anggaran harus disiapkan. Sistem lelang aset sitaan harus dibuat transparan dan bisa dipantau publik. Tanpa langkah cepat itu, Pasal 5 hanya akan menjadi teks yang bagus untuk dibaca, tetapi tidak pernah dieksekusi.

Masyarakat juga harus aktif mengawasi. Ketika ada kasus perampasan pertama, publik berhak tahu aset apa yang dirampas, berapa nilainya, siapa yang melelang, dan ke mana uang hasil lelang mengalir. Pengawasan publik adalah lapisan pengaman ketiga setelah pengawas internal dan DPR. Pengawasan publik akan memastikan aturan ini tajam ke koruptor dan tumpul ke warga biasa.

Ikuti terus perkembangan UU Perampasan Aset, pembentukan dua badan baru, dan kasus-kasus pertama yang akan diuji lewat Pasal 5 hanya di pacunews.com agar setiap babak penting dalam upaya memulihkan uang negara tidak pernah terlewat dari genggaman Anda.



Sumber Referensi Utama: kompas.com
Topik: #berita
Bagikan: